Text
Menggugat pemilu order baru
penemuan-penemuan yang disajikan dalam buku ini menggaris bawahi kembali pertama, urgensi peninjauan kembali format pemilihan umum, sistem kepartaian, dan format politik orde baru pada umumnya, sehingga pemilihan umum bisa menjadi lembaga demokratis yang memungkinkan rakyat berdaulat.
kedua dalam konteks struktur dan proses pemilihan umum, peninjauan kembali itu berkaitan dengan pembatasan keterlibatan pemerintah dalam semua tahap pemilihan umum di satu pihak, dan peningkatan keterlibatan serta participasi masyarakat, termasuk OPP, di lain pihak. Sebab harus diakui, penyimpangan terbesar pemilihan-pemilihan umum yang diadakan di bawah Orde Baru bersumber pada dominasi pemerintah yang amat berlebihan di dalam struktur maupun proses pemilihan umum.
Ketiga, fungsi-fungsi pemiihan umum harus terus diperluas agar tidak sekadar sebagai sarana legitimasi politik bagi pemerintah, apalagi jika legitimasi politik yang dicapai itu baru bersifat formal- prosedural. Terlalu besar biaya sosial, politik, dan ekonomi yang dikeluarkan kalau fungsi pemilihan umum hanya untuk melegiti- masikan kekuasaan pemerintah.
Keempat, penundaan perbaikan dan/atau perubahan format pemilihan umum berikut sistem politik yang mendasarinya tentulah akan terus memperbesar biaya sosial, politik, dan ekonomi yang akan ditanggung bangsa Indonesia di masa depan. Gejala kekerasan politik, pergesekan massa pendukung OPP, dan kerusuhan yang marak akhir-akhir ini bisa jadi adalah sebagian "uang muka"dari biaya yang harus ditanggung itu.
| 1999.1192 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain